Politik erat kaitannya dengan sebuah kontroversi pelik yang kerap terjadi, namun jika kita amati pola tingkah laku para pelaku politik kebanyakan orang mungkin menilai lebih mencerminkan sikap anti demokrasi. Hal inilah yang sudah terjadi di kalangan DPR, sebagai Dewan Perwakilan Rakyat tentunya agenda yang berhubungan untuk kepentingan rakyat menjadi isu utama yang harus mereka perjuangkan, namun alih-alih merealisasikan kepentingan rakyat justru mereka berperang kepentingan antara individu yang satu dengan yang lain. Inilah yang menjadi cikal bakal masalah didalam dinamika politik bangsa.
Hal yang lebih memicu kontroversi lagi adalah adanya kebijakan-kebijakan DPR yang baru saja terjadi, di Televisi, Surat kabar dan Media elektronik sudah banyak dibicarakan oleh khalayak ramai mengenai adanya realisasi DPR untuk membangun sarana fasilitas kantor. Kita mungkin sudah mendengar Renovasi Toilet DPR, Pembelian bangku yang diimpor secara langsung dari Jerman, Pembuatan Kalender yang diperuntukkan untuk para anggota, penyediaan sarana untuk makan Rusa di halaman istana, sampai dengan rencana pembelian Tank Leopard dari Belanda. Ini menimbulkan komentar dan respon masyarakat seragam yaitu menolak kebijakan DPR yang bisa mengakibatkan pemborosan anggaran negara.
Jika ditinjau dari sifat urgenitasnya mungkin kebijakan diatas layak untuk tidak direalisasikan, sebaiknya gunakan anggaran negara untuk dialokasikan kepada Rakyat Miskin, buatlah kebijakan yang pro rakyat bukan memicu kontroversi. Banyak agenda yang seharusnya bisa dimulai dari hal-hal kecil contohnya seperti melakukan penyuluhan terhadap petani desa terhadap Program Swasembada beras, membangun infrastruktur dan pondasi perekonomian dengan memberikan pinjaman yang terjangkau terhadap UKM sehingga melatih jiwa enterpreneur masyarakat dan kemandirian, membangun sarana dan prasarana jalan dengan melakukan kerjasama terhadap ATPM (Agen Tunggal Pemegang Merek) baik produsen motor dan mobil untuk membangun mega proyek jalan, hal ini juga bisa diasumsikan sebagai balas jasa karena produsen otomotif laku keras dalam memasarkan produknya di Indonesia. Menjadikan pendidikan bukan sebagai komoditi pasar atau persyaratan didalam dunia kerja tetapi menjadikan pendidikan sebagai kewajiban.
Contoh diatas hanya sebagai ilustrasi dari berjuta-juta masalah di Indonesia. Perlu diingat Pemimpin yang baik adalah pemimpin yang mengutamakan nasib dan kesejahteraan rakyatnya, mari dimulai dari sendiri dalam ruang lingkup yang kecil hingga bersama-sama didalam ruang lingkup yang besar untuk kemajuan bangsa, saya meyakini rakyat juga tidak menuntut hasil yang instant untuk kemajuan bangsa, namun marilah kita bersama-sama membenahi bangsa ini bersamaan dengan proses menuju perbaikan yang berjalan. Dan tentunya kita masih berharap Indonesia menjadi bangsa yang maju di segala bidang.
